Lima Fakta Mengkhawatirkan Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia

Wartainfo.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berkali kali menegaskan tidak akan menambah utang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Caranya dengan melakukan efisiensi anggaran.

"Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menanggapi itu, Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan menyebut pemerintahan Jokowi-JK akan sulit keluar dari jeratan utang luar negeri yang sudah menggunung. Sebab, Indonesia tidak punya banyak uang untuk membiayai proyek pemerintah. Pasalnya, dalam 10 tahun terakhir, tidak ada peningkatan signifikan dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Indonesia.

Muncul sejumlah kekhawatiran dari besarnya utang luar negeri Indonesia yang jumlahnya kini di atas Rp 3.000 triliun. Dani menuding ada unsur kesengajaan asing dalam memberi utang ke Indonesia. Utang dijadikan sebagai instrumen penaklukan sebuah negara. Dengan banyaknya utang luar negeri Indonesia, asing akan mudah melakukan intervensi. Menurut Dani, modus utang sebagai instrumen penaklukan sudah ada dari zaman dulu.

Tidak hanya KAU yang khawatir, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo pun ikut was-was. Dia khawatir melihat besarnya utang dan kaitannya dengan kondisi ekonomi global.

"Indonesia ada risiko meski total utang pemerintah terhadap GDP sangat rendah. Tapi karena dampak krisis global membuat ekspor menurun dan rasionya terhadap utang meningkat. Kita perlu waspadai ini agar tidak menimbulkan risiko," ucap Agus di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (1/10).

Berikut ini 5 Fakta utang luar negeri Pemerintah Indonesia yang Semakin mengkhawatirkan: (wartainfo.com)

Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Per Juli 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 290,6 miliar atau setara dengan Rp 3.501,2 triliun. Angka utang ini naik USD 5,7 miliar atau Rp 68,67 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya tercatat USD 284,9 miliar atau Rp 3.432,5 triliun.

BI juga mencatat utang luar negeri Indonesia pada Juli 2014 naik dibandingkan Juli tahun lalu yang hanya USD 261 miliar.

Utang luar negeri Indonesia ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia yang tercatat USD 134,15 miliar. Dari angka tersebut utang luar negeri pemerintah tercatat USD 125,8 miliar, sedangkan, utang luar negeri Bank Indonesia tercatat USD 8,4 miliar.

Utang luar negeri pemerintah dan bank sentral ini juga naik dari bulan sebelumnya yang tercatat hanya USD 131,6 miliar.

Selanjutnya utang luar Indonesia ini juga terdiri dari utang luar negeri swasta yang mencapai USD 154,4 miliar. Utang ini terpisah jadi utang bank dan utang non bank. Utang luar negeri perbankan pada Juli 2014 tercatat USD 29,2 miliar. Sedangkan, utang non bank tercatat USD 127,2 miliar.

Utang non bank terdiri dari non bank financial corporation dengan total utang USD 9,8 miliar dan perusahaan bukan lembaga keuangan atau non financial corporation yang utangnya mencapai USD 117,4 miliar. (wartainfo.com)

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengaku khawatir dengan rencana Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya. Rencana ini akan berdampak pada larinya dana investor asing di Indonesia sehingga membuat nilai tukar Rupiah tertekan.

Pelemahan nilai tukar Rupiah dikhawatirkan membuat pembayaran utang asing menjadi lebih mahal, di luar prediksi. "Total utang pemerintah Indonesia pada asing tinggi mencapai 36 persen surat utang," katanya.

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mulai khawatir dengan besarnya utang luar negeri Indonesia. Utang asing swasta dan pemerintah hingga Juli 2014 sudah melebihi angka Rp 3.000 triliun.

"Indonesia ada risiko meski total utang pemerintah terhadap GDP sangat rendah. Tapi karena dampak krisis global membuat ekspor menurun dan rasionya terhadap utang meningkat. Kita perlu waspadai ini agar tidak menimbulkan risiko," tegasnya. (wartainfo.com)

Mantan menteri keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier mengaku gerah dengan utang luar negeri Indonesia yang mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun. Terlebih, utang luar negeri ini dinilai tidak membawa kebaikan untuk perekonomian.

Utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia yang melebihi Rp 1.000 triliun juga disebut Fuad sama sekali tidak menolong perekonomian nasional. Fuad menyarankan, pemerintahan Jokowi-JK selanjutnya tidak menambah utang luar negeri. Caranya, menghindari defisit anggaran dan memaksimalkan anggaran yang dimiliki.

Fuad mengingatkan, jika pemerintahan Jokowi-JK menambah utang, bukan mustahil suatu saat negara bakal bangkrut. "Bangkrut nanti negara, kita selalu dibikin jebakan dengan defisit," tutupnya.

Pemerintahan baru yang dipimpin presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla berkewajiban melanjutkan tradisi pembayaran bunga utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam rapat antara Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan badan anggaran DPR, disepakati pembayaran bunga utang dalam postur RAPBN 2015 2015 disepakati sebesar Rp 151, 96 triliun.

"Terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 137,9 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri Rp 14,02 triliun," ujar Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit di gedung DPR. (wartainfo.com)