Hasil Referendum Brexit (British Exit), Inggris Keluar dari Uni Eropa

Apa Keuntungan dan Kerugian Bagi Inggris Jika Keluar Dari Uni Eropa?

Dampak Pengaruh Hasil Referendum British Exit (Brexit) Jika Inggris Keluar dari Uni Eropa

Sebelum mengetahui apa keuntungan dan kerugian bagi Inggris jika keluar dari Uni Eropa, ada baiknya jika kita memahami dulu apa itu Uni Eropa?

Usai Perang Dunia II, beberapa negara Eropa seperti Jerman Barat, Perancis dan empat negara lainnya bertekad untuk menghapus luka lama akibat dua perang dunia di benua itu.

Akhirnya mereka membentuk sebuah pakta kerja sama yang dinamakan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada 1957. Dalam perkembangannya, organisasi ini menjadi Uni Eropa pada 1993 dengan 28 negara anggota dan total 500 juta jiwa warga yang tersebar dari Irlandia hingga Yunani.

Uni Eropa ini bukan lagi sebuah organisasi namun sebuah "negara baru" lengkap dengan parlemen, bank sentral, undang-undang hingga mata uang bersama. Sejauh ini 19 negara anggota menggunakan euro sebagai mata uang resmi.

Inggris bergabung dengan Uni Eropa pada 1973, tetapi banyak warga negeri itu merasa pada dasarnya mereka berbeda dengan para negeri tetangga di Eropa daratan.

Sehingga meski menjadi anggota Uni Eropa, banyak kalangan di Inggris sudah lama merasa bahwa negeri itu seharusnya keluar dari pakta ekonomi tersebut.

Meski PM David Cameron menginginkan Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa, tetapi sekitar separuh anggota parlemen dari Partai Konservatif, termasuk lima menteri kabinet menginginkan Inggris keluar.

Sementara itu, PM Cameron mendapat dukungan dari 16 menteri kabinetnya untuk berupaya agar Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa. Partai Konservatif, partainya Cameron, sudah menyatakan netral dalam hal ini tetapi Partai Buruh, SNP, Plaid Cymru dan Lib Dems semua menginginkan Inggris tetap di Uni Eropa.

Dukungan juga datang dari Presiden AS Barack Obama, Perancis dan Jerman. Bagaimana dengan masyarakat Inggris sendiri? Secara umum, jumlah warga yang menginginkan keluar dan tetap di Uni Eropa relatif berimbang.

London adalah benar-benar kota kosmopolitan, hampir semua ras dan bangsa ada di ibu kota Inggris itu. Banyak warga negara asing datang ke Inggris untuk bekerja.

Polandia adalah salah satu negara Uni Eropa dengan cukup banyak warganya yang bekerja di Inggris, sehingga jika Inggris keluar dari Uni Eropa maka para pekerja asal Polandia ini akan terdampak. Sehingga, salah satu kekhawatiran jika Inggris hengkang dari Uni Eropa adalah kurangnya tenaga kerja untuk sejumlah sektor di negeri itu.

Kerugian lain jika keluar dari Uni Eropa, menurut kelompok anti-Brexit, adalah kesulitan perusahaan Inggris untuk mengekspor dan mengimpor barang dari negara Uni Eropa.

Kelompok anti-Brexit ini juga mengatakan menjadi anggota  organisasi besar dengan 28 negara membuat rakyat Inggris lebih memiliki pilihan untuk bekerja dan tinggal di negara lain.

Namun, kelompok pro-Brexit melihat kerugian yang diderita Inggris akibat bergabung dengan Uni Eropa jauh lebih besar ketimbang keuntungannya.

Misalnya terlalu banyak aturan terhadap sektor bisnis serta uang iuran yang bernilai miliaran poundsterling setiap tahun yang dianggap tak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.

Kelompok ini juga tak suka dengan prinsip "pergerakan bebas" yang diusung Uni Eropa yang artinya warga ke-28 negara anggota bebas bepergian antarnegara tanpa perlu paspor atau visa.

Inilah yang tak diinginkan kelompok pro-Brexit yang mendambakan Inggris kembali mengendalikan perbatasan dan jumlah imigran yang diperkenankan masuk untuk tinggal dan bekerja.

Para pemimpin Uni Eropa mencoba mencari jalan tengah dan kompromi terkait prinsip "pergerakan bebas" yang diusung organisasi ini.

Komprominya adalah, warga Uni Eropa tetap bebas bepergian, bekerja dan tinggal di negara lainnya. Namun, Uni Eropa menawarkan sistem yang disebut "rem darurat" untuk Inggris.

Dengan skema ini, Inggris berhak menahan pembayaran tunjangan sosial untuk periode tertentu jika negeri itu bisa membuktikan sistem kesejahteraannya tengah mengalami masalah.

Jika hasil referendum mengharuskan Inggris hengkang dari Uni Eropa, maka ada masa tenggang selama dua tahun bagi Inggris untuk benar-benar keluar dari blok perekonomian ini.

Di masa dua tahun itu, Inggris masih harus mengikuti dan menjalankan semua peraturan dan perjanjian Uni Eropa yang sudah disepakati, tetapi Inggris tidak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan.

Selama dua tahun itu, Inggris akan menegosiasikan berbagai kesepakatan terkait hubungan dengan negara anggota Uni Eropa lainnya. Biasanya, negosiasi akan memakan waktu lebih dari dua tahun, tergantung kelancaran negosiasi. (wartainfo.com)

Category: Berita Peristiwa, Dunia, Internasional