Revisi UU ITE yang Baru Berlaku Mulai Hari Ini, Berikut isi Lengkapya

3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

6. Menambahkan ketentuan mengenai "right to be forgotten" atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;

b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Pendapat Pakar tentang UU ITE yang Baru

Isi Lengkap Revisi UU ITE yang Baru 2016 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kalangan pakar komunikasi dan internet menyatakan UU ITE yang baru ini bak pisau bermata dua. Aturan ini bisa untuk menindak mereka yang sengaja menyebar hoax. Namun di sisi lain juga bisa berpotensi mengekang kebebasan berpendapat jika user dari aturan ini menggunakannya secara kebabalasan.

"Itu bikin ngeri orang posting di socmed," kata Alfons Tanujaya dalam perbincangan hari ini.

Menurut pengamatan Alfonso, revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini masih dinilai positif. Namun ada satu yang digarisbawahi olehnya yaitu masalah kebebasan berpendapat.

"Tujuannya sih positif, supaya pihak-pihak yang sering melakukan provokasi bisa dijerat dengan dasar hukum yang kuat. Asal jangan digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat saja," ucapnya.

Senada dengan Alfonso, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono mengatakan penggunaan UU ITE yang baru ini perlu diawasi. Namun dia tetap berharap UU ITE ini digunakan sebagaimana mestinya.

"Bukan membelenggu kebebasan berekspresi, karena kebebasan itu sendiri perlu berjalan di atas norma, etika dan nilai-nilai yang berlaku umum di masyarakat agar tercipta ketertiban umum," papar Kristiono.

Menurutnya, dengan diberlakukannya Revisi UU ITE, yang perlu dikhawatirkan bukan soal pembelengguan kebebasan berekspresi saja, tapi ada hal lain juga yang harus jadi diperhatikan

"Yang perlu diawasi adalah dalam pelaksanaannya apakah sesuai tujuan yang diharapkan atau ada penyimpangan untuk kepentingan tertentu," tegasnya.

Category: internet, Nasional, Teknologi