5 Kenikmatan Enaknya Jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2016

klg asli

berhasil

Kenikmatan dan Enaknya Jadi PNS di Tahun 2016

Wartainfo.com - Pada tahun 2015, pemerintah tetap melakukan moratorium penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan begitu, pekerjaan PNS bakal semakin berat. Apalagi, pemerintah tengah melakukan reformasi birokrasi secara masif, terutama di pusat layanan publik.

Para PNS dituntut untuk bisa melakukan revolusi mental, sebuah gerakan yang digagas pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Para pegawai dituntut untuk bisa melayani masyarakat dengan baik dan merubah mental dari dilayani menjadi melayani.

Kendati demikian, pemerintah tak tinggal diam. Bahkan, di 2015 pemerintah menaikkan gaji para PNS sesuai dengan kinerja.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan tetap menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 6 persen tahun ini. Anggaran kenaikan gaji PNS tersebut sudah masuk dalam APBN 2015.

Bambang beralasan, pemerintah perlu memperhatikan biaya hidup PNS dengan besaran inflasi. Badan Pusat Statistik ( BPS) merilis inflasi bulan November lalu secara tahunan (yoy) mencapai 6,2 persen.

Di tahun 2016 pun PNS bakal dimanjakan dengan banyaknya kebijakan terutama peningkatan tunjangan-tunjangan sesuai dengan jabatannya. Dikutip wartainfo.com dari merdeka.com, Berikut ini 5 Kenikmatan dan enaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun 2016:

1. Dapat Jaminan Kematian dan Kecelakaan

Kenikmatan Enaknya Jadi Pegawai Negeri Sipil Dapat Jaminan kematian dan kecelakaan PNS 2016

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil Negara (PNS).

Beleid ini menjadi aturan pelaksana dari Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),

Menurut PP ini, pemberi kerja (penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai ASN pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada peserta (pegawai ASN yang menerima gaji yang dibiayai dari APBN atau APBD, kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

"Kewajiban pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada meliputi pendaftaran peserta dan pembayaran Iuran," bunyi Pasal 3 ayat (2) PP tersebut seperti dilansir dari Setkab di Jakarta, Selasa (7/10).

"Peserta sebagaimana dimaksud merupakan Peserta JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)," bunyi Pasal 7 PP tersebut.

Manfaat JKK sendiri menurut PP ini meliputi perawatan, santunan, tunjangan cacat. "Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan peserta sembuh, dan dilakukan pada rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat," bunyi Pasal 11 ayat (2) PP tersebut.

PP ini menegaskan, dalam hal peserta yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK. Adapun santunan Jaminan Kematian diberikan kepada ahli waris.

Category: Nasional, NewsTags:
Jayabet