Gafatar Itu Apa Aliran Sesat di Indonesia?

klg asli

berhasil

Gafatar Aliran Sesat di Indonesia

Wartainfo.com - Belakangan ini Masyarakat diresahkan dengan hilangnya beberapa orang secara misterius, salah satunya yang heboh adalah hilangnya seorang perempuan dokter asal Lampung bersama anak balitanya pada 30 Desember 2015. Jejak terakhirnya di Yogyakarta.

Dokter bernama Rica Tri Handayani dan balitanya itu akhirnya ditemukan lebih sepekan kemudian. Dia didapati di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada Senin pagi, 11 Januari 2016. Banyak yang beranggapan kasus hilangnya Dokter Rica Trihandayani dan beberapa orang lainnya terkait dengan organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Lalu, Organisasi Apa Sebenarnya Gafatar?

Di website Gafatar, organisasi ini disebut dideklarasikan di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada tahun 2012. Awalnya, organisasi berlambang sinar matahari berwarna oranye ini terdiri dari 14 DPD. Tidak ada update soal jumlah kepengurusan, namun di website lain disebutkan jumlah kepengurusan berkembang hingga 34 DPD.

Dasar pendirian organisasi adalah belum merdekanya Indonesia. Menurut mereka, Indonesia masih dijajah neokolonialis. Di sisi lain, para pejabat serakah dan kerap bertindak amoral. "Kenyataan ini membuat kami terpicu untuk berbuat," tulis Gafatar.

Program kerja Gafatar di antaranya ketahanan dan kemandirian pangan. Mereka memajang dokumentasi kegiatan seperti perkemahan, pelatihan kebencanaan, pelatihan untuk remaja, dan lain-lain. Namun, Kapolda DIY Brigjen Erwin Triwanto menyebut bahwa Gafatar adalah organisasi terlarang.

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) saat ini memiliki 3.000 lebih anggota di seluruh Tanah Air. Hingga kini, Gafatar berada di bawah komanda Mahful Tumanurung.

Gerakan ini memiliki visi misi Nusantara. Berisikan uraian ketuhanan, kemanusiaan, tekad persatuan, persamaan hak, kerakyatan, keadilan, dan kebudayaan, dan nilai-nilai luhur budi pekerti yang terkandung dalam budaya Nusantara maupun Pancasila.

Dalam situs resmi mereka gafatar.org, Ketua Umum Gafatar Mahful M Tumanurung menyatakan, Gafatar tidak akan berevolusi menjadi organisasi keagamaan.

"Masalah keagamaan bukanlah menjadi ranah kerja GAFATAR. Urusan agama kita serahkan kepada ahlinya dan pribadi masing-masing," katanya.

Selain itu, Mahful juga memastikan kalau Gafatar tidak akan berevolusi menjadi organisasi politik demi menggapai kekuasaan.

"Masalah kekuasaan menjadi hak prerogatif Tuhan Yang Maha Kuasa. Tugas kita hanyalah melaksanakan segala kehendak dan rencana-Nya dengan penuh kepatuhan dan kesungguhan agar kita pantas mendapat berkat, nikmat atau anugerah yang besar dari-Nya," ujarnya.

Gafatar Organisasi Ilegal

Sejauh ini memang belum ada yang mengonfirmasi atau menyangkal keterlibatan organisasi Gafatar dalam sejumlah peristiwa orang hilang, termasuk kasus yang dialami Dokter Rica. Namun pemerintah telah memastikan bahwa Gafatar adalah organisasi yang tak terdaftar alias tak resmi.

“Dia (Gafatar) ini ormas yang ilegal, tidak terdaftar di kita (Kementerian Dalam Negeri),” Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, Selasa, 12 Januari 2015.

Soedarmo menjelaskan bahwa Gafatar sebenarnya telah mendaftar kepada Kementerian pada 2011. Tetapi Kementerian menolak mengesahkan organisasi itu karena ditengarai kuat berhubungan dengan Negara Islam Indonesia (NII), organisasi terlarang di Indonesia. Gafatar pun belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian sampai sekarang.

Gafatar, kata Soedarmo, sejatinya kelompok atau organisasi lama yang kemudian berganti-ganti nama. Ada sedikitnya empat nama untuk organisasi atau gerakan itu, yaitu Al-Qiyadah al-Islamiyah, Komunitas Qiblah Abraham (Komar), Milata Abraham, dan Gafatar.

Perkembangan organisasi itu kurang pesat saat bernama Al-Qiyadah al-Islamiyah, Komar, atau pun Milata Abraham. Soalnya semua organisasi itu dilarang karena dianggap sesat atau menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan paham keagamaan arusutama (mainstream) di Indonesia.

“Nah, pas ganti (nama menjadi) Gafatar ini, baru mulai agak banyak pengikutnya,” kata Soedarmo.

Kementerian telah berkoordinasi dengan Kepolisian, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) untuk melarang aktivitas Gafatar. Pemerintah daerah diminta proaktif mengawasi kegiatan organisasi. Aparat Kepolisian pun diminta tetap mengantisipasi potensi kerusuhan atau aksi anarki akibat provokasi pihak-pihak tertentu sebagai implikasi pelarangan kegiatan Gafatar.

Category: Berita Peristiwa, NewsTags:
Jayabet